PT Lambang Sejati
Home / Blog Detail

Blog Detail

Mengenal Perbedaan SHM dan HGB

Oleh : Dewi Ayu | Tanggal 2020-10-21 10:28:29

realestate

Di Indonesia ada beberapa jenis surat tanah yang berlaku hingga saat ini. Misalnya saja, Akta Jual Beli (AJB), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari semua jenis surat tanah tadi, terdapat dua jenis surat tanah yang umum kita temui saat bertransaksi properti yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Kedua jenis surat tanah ini sama-sama diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai lembaga yang mengatur urusan pertanahan di Indonesia. Hanya saja, keduanya memiliki perbedaan yang penting untuk Anda ketahui.

SHM (SERTIFIKAT HAK MILIK)

Ini merupakan jenis sertifikat yang menandai kepemilikan hak secara penuh atas tanah atau lahan oleh pihak pemegang sertifikat. Sertifikat ini sendiri juga merupakan bukti kepemilikan atas tanah atau lahan yang paling kuat. Hal tersebut dikarenakan dengan SHM campur tangan hingga kemungkinan tanah atau lahan tersebut berada dibawah kepemilikan dari pihak lain tidak ada lagi.

Hak Milik yang dimaksudkan dalam SHM sendiri merupakan hak turun temurun, terpenuh dan terkuat yang dimiliki oleh pihak pemegang atas tanah. Dimana tanah yang dimaksud memiliki fungsi dilihat dari sisi sosial. Selain itu, hak milik juga dapat diperjualbelikan maupun dijadikan agunan hutang dan pada saat telah diadministrasikan dengan baik, selaku pemilik tanah Anda akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik.

Status Hak Milik tidak terbatas waktu seperti halnya SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan). Melalui SHM inilah pihak pemilik dapat memanfaatkannya sebagai bukti sah dan kuat atas kepemilikan tanah.

Ketika terjadi masalah, nama yang tercatat di dalam SHM merupakan pemilik sah sesuai dengan hukum yang ada. SHM juga dapat digunakan sebagai senjata yang kuat dalam transaksi jual-beli hingga penjaminan kredit dan pembiayaan perbankan. Hanya pihak yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang boleh memegang dan memiliki SHM.

Namun status Hak Milik (HM) bangunan dan lahan yang dapat dibuktikan oleh Sertifikat Hak Milik atau SHM sebenarnya masih dapat dicabut atau hilang karena tanah yang bersangkutan sehubungan dengan adanya kepentingan negara, tidak dimiliki oleh seseorang yang berstatus WNI, ditelantarkan atau pemiliknya menyerahkan secara sukarela kepada negara.

 

SHGB (SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN)

Jenis sertifikat ini memberikan wewenang pemegang sertifikat untuk sebatas memanfaatkan lahan yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Mulai dari mendirikan bangunan maupun keperluan lainnya dalam jangka waktu sesuai ketentuan.

Maka dari itu, kepemilikan lahannya masih berada dalam kuasa negara. SHGB memang dibuat dengan batas waktu khusus, umumnya batas waktu tersebut antara 20 hingga 30 tahun. Namun, batas waktu tersebut masih dapat diperpanjang. Anda sebagai pihak pemegang sertifikat perlu kembali mengurus perpanjangan sertifikat jenis ini ketika sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Lahan yang berdiri dibawah status HGB (Hak Guna Bangunan) boleh dimiliki oleh Non-WNI atau warga negara asing, berbeda dengan Hak Milik yang hanya boleh dimiliki oleh WNI.

Lahan berstatus HGB juga umumnya berupa lahan yang pengelolaannya berada di tangan pengembang, seperti apartemen maupun perumahan dan terkadang termasuk gedung perkantoran.

Ketika rumah yang Anda beli berstatus Hak Guna Bangunan dengan sertifikat SHGB, sehingga sebagai pemegang sertifikat tidak akan mempunyai kuasa atas lahan atau tanah terkait.

Tentu saja Anda juga tidak dapat menjadikannya sebagai warisan anak cucu Anda nantinya. Meskipun demikian, SHGB masih tetap dapat digunakan sebagai agunan pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank.

Source; Profperti.com